Alokasi Kredit Usaha Rakyat Untuk UMKM Tahun 2022 Capai Rp.338 Triliun

JAKARTA - Perusahaan-perusahaan badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan fokus pada peningkatan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Demikian dikatakan Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam akun media sosial pribadinya, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Pastikan Tidak Ada Permainan Uang dalam Pemindahan Narapidana di Jawa Tengah

"BUMN tetap fokus pada aspek pembiayaan dan pendampingan dan membantu membuka pasar bagi para pelaku UMKM, " ujarnya

Menteri Erick juga menegaskan keberpihakan Kementerian BUMN terhadap kemajuan UMKM di Indonesia seperti dengan melakukan pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berkolaborasi bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Pedagang Berharap Harga Cabai Stabil Menjelang Ramadhan

Kolaborasi ini dinilai penting karena keberhasilan suatu program tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kementerian.“Keberpihakan kepada UMKM sesuai dengan Instruksi Presiden (Joko Widodo) yang selalu menekankan bahwa basis pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan, ” katanya

Menurut Menteri Erick, Presiden Joko Widodo, selalu menekankan bahwa Indonesia bukan merupakan negara kapitalis dan oligarki, melainkan negara dengan fondasi kuat yang didorong berdasarkan ekonomi kerakyatan dan UMKM.

Baca juga: Direktur Ormas Kemendagri Rangkul DPP IPEMI Bangkitkan Ekonomi Pasca Pandemi Di 514 Kabupaten Kota

Dalam hal ini, pemerintah ingin menjadikan UMKM sebagai rantai pasok yang berkesinambungan untuk para pemain global Indonesia.

"Jadi nggak bisa berdiri sendiri kalau di antara kementerian tidak berkolaborasi dan kami tentu tidak jeruk makan jeruk, tugas Pak Bahlil, Pak Teten, Kadin, saya ambil, tidak, " tuturnya,

Baca juga: Plh. Danramil Juwiring Hadiri Rapat Anggota Tahunan KUD Mardi Rahayu '74 Kec. Juwiring

Lebih lanjut Menteri Erick mengatakan, Presiden Joko Widodo menargetkan proporsi pembiayaan untuk UMKM pada 2024 mencapai 30 persen dan terus meningkat hingga 50 persen.

Kebijakan melalui sistem Online Single Submission (OSS) ini merupakan upaya pemerintah agar porsi pembiayaan untuk UMKM Indonesia kalah dengan tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.Selain itu, pemerintah memastikan alokasi kredit usaha rakyat untuk UMKM tahun ini mencapai Rp338 triliun naik dari 2021 yang sebesar Rp260 triliun.

Baca juga: Mufti Aimah Nurul Anam: Pemerintah Harus Bantu dan Dorong UMKM untuk Berkembang

“Saya yakin sistem OSS dapat berjalan optimal. Holding ultra mikro yang terdiri atas BRI, PNM, dan Pegadaian mampu menumbuhkan 7, 1 juta lapangan kerja dengan pembiayaan Rp1 juta hingga Rp4 juta tanpa agunan kepada nasabah PNM Mekaar, ” pungkasnya. (***)